KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL
A. Konsep Kelompok Sosial
Di dalam kehidupannya, manusia tidak dapat hidup seorang diri, dia
membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat
dipenuhinya sendiri. Hal ini menimbulkan kelompok-kelompok sosial (social group). Robert K. Merton
mendefinisikan kelompok menurut standar sosiologi sebagai: a number of people who interact with one another in accord with
astablished pattern (sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai
dengan pola yang sudah mapan).[1]
Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan kelopok sosial sebagai: himpunan
atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan
di antara mereka. Hubungan tersebut menyangkut kaitan timbal balik yang saling
mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.[2]
Definisi kelompok sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas
memberikan pemahaman bahwa apa yang
disebut kelompok sosial bukan sekedar penjumlahan dari individu-individu atau
sekedar himpunan individu, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi agar
himpunan individu tersebut dapat disebut kelompok sosial. Terkait dengan hal
itu, Soerjono Soekanto selanjutnya mengemukakan persyaratan yang dimaksud sebagai berikut:[3]
- Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.
- Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
- Bersistem dan berproses.
B. Bentuk-bentuk Kelompok Sosial
Kelompok sosial sebagai perwujudan dari kehidupan bersama manusia sangat
beraneka ragam dan mempunyai jumlah yang tidak sedikit.. Di antaranya yang
penting adalah keluarga, organisasi di berbagai segmen kehidupan, seperti
ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, dan sebagainya, dan juga apa yang
disebut masyarakat setempat (community)
seperti ketetanggaan, desa, kota ,
dan seterusnya.
Dalam masyarakat yang masih sangat sederhana, jumlah kelompok sosial yang
terdapat di dalamnya pada umumnya masih sangat terbatas sesuai struktur dari
masyarakat bersangkutan. Kelompok sosial dimaksud biasanya didasarkan unsur
kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan ataupun
kedudukan. Keanggotaan masing-masing kelompok sosial tadi, memberikan kedudukan
atau prestise tertentu sesuai dengan
adat-istiadat dan institusi sosial yang ada dalam masyarakat bersangkutan.
Namun hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa keanggotaan pada
kelompok sosial (termasuk, pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana)
tidak selalu bersifat suka rela.
1. In-Group
dan Out-Group
Pembedaan istilah in-group dan out-group dapat disejajarkan dengan
istilah “kami” dan “mereka” dalam bahasa Indonesia . Kami mahasiswa
Universitas A sedangkan mereka mahasiswa Universitas B. Pernyatan ini
memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud in-group
adalah kelompok-kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya.
Lawan dari in-group adalah out-group.
Istilah yang berlawanan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa sikap
masing-masing anggota kelompok diwarnai dengan antagonis atau antipati. Pada
umumnya anggota suatu kelompok memberikan suatu dasar penilaian bahwa hanya
kelompoknyalah yang terbaik Dengan demikian parameter untuk menilai kelompok
lain adalah kelompoknya sendiri, baik dalam hal kebiasaan, kualitas anggota,
bentuk kelompok, dan sebagainya. Sikap seperti ini disebut dengan istilah
etnosentris, yang baik sadar maupun tidak, disosialisasikan secara regenerasi.
Di dalam sosialisasi tersebut seringkali digunakan streotipe, yaitu gambaran ataupun anggapan-anggapan yang bersifat
merendahkan terhadap suatu obyek tertentu, yang dalam hal ini anggota-anggota
kelompok di luar kelompoknya sendiri.
2. Primary
Group
Konsep primary group diperkenalkan oleh sosiolog bernama Charles Horton Cooley. Primary group didefinisikannya sebagai kelompok yang ditandai oleh
pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting dari
kelompok primer ini adalah keluarga, teman sepermainan pada anak kecil (peer-group), dan rukun warga, serta
komunitas pada orang dewasa.
Kelompok primer menurut beberapa ahli merupakan agen sosialisasi yang
penting. Sosialisasi (sosialization)
adalah proses di mana seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya
mempelajari pola-pola tindakan (patern
action) dalam berinteraksi dengan berbagai individu lain di sekelilingnya
yang menduduki beraneka ragam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan
sehari-hari. Tegasnya, dalam proses ini individu mulai berinteraksi dengan
individu-individu lain, yang mengakibatkan terbentuknya perilaku individu yang
sesuai (conform) dengan
individu-individu lain dalam kelompoknya.
Sejumlah ahli sosiologi
mengemukakan istilah secondary
group (suatu konsep yang tidak kita jumpai dalam karya Cooley) sebagai
kebalikan dari primary group.
Kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak
orang, hubungannya tidak perlu berdasarkan kenal mengenal, dan sifatnya tidak
begitu langgeng.
3.
Membership Group dan Reference Group
Membership group merupakan
kelompok di mana setiap orang secara fisik (riil) menjadi anggota kelompok
tersebut. Bergabungnya individu ke dalam suatu kelompok sosial membawa
konsekuensi individu yang bersangkutan dituntut untuk mentaati segala norma
yang berlaku dalam kelompoknya, sehingga pada akhirnya segala perikelakuan
individu tersebut mencerminkan norma-norma kelompoknya.
Namun kenyataan yang kerap terjadi dalam kehidupan nyata, keanggotaan
dalam suatu kelompok tidak berarti bahwa seseorang akan menjadikan kelompoknya
menjadi acuan (reference) bagi
caranya bersikap, bertindak, atau berperilaku. Dalam bersikap dan berperilaku
seseorang dapat menunjukkan konformitas pada kelompok luar (out-group). Seorang anggota PPNI, misalnya, bisa saja
mengidentifikasikan dirinya dengan norma-norma kelompok profesi lain, IDI
misalnya, sehingga dalam kesehariannya dia bertingkah laku selayaknya seorang
dokter. Atau seorang anggota Nahdlatul Ulama bisa saja berteladan pada seorang
tokoh agama Islam di Indonersia dari organisasi Islam lain.
4.
Paguyuban (Gemeinschaft) dan Patembayan
(Gesellschaft)
Pembedaan antara dua jenis kelompok ini dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies.
Menurutnya, hubungan-hubungan positif antara manusia selalu bersifat gemeinschaflich dan gesellschaflich. Paguyuban (gemeinschaft)
digambarkan Tonnies sebagai kehidupan bersama yang intim (intimate), pribadi (private),
dan ekslusif (exlusive), suatu
keterikatan yang dibawa sejak lahir dan dibagi ke dalam tiga jenis: (1)
paguyuban yang didasarkan pada ikatan darah (gemeinschaft
by blood); (2) paguyuban yang berdasarkan pada kedekatan tempat tinggal (gemeinschaft of place); dan (3)
paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan
darah, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, karena ideologi yang
sama, contoh: bangsa (gemeinschaft of
mind).
Patembayan (gesellschaft)
merupakan bentuk-bentuk hubungan yang didasarkan pada spesialisasi, bersifat
rasional, direncanakan, dan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang
pendek. Seseorang menjadi anggota petembayan karena dia mempunyai
kepentingan-kepentingan yang bersifat rasional. Dalam bentuk hubungan seperti
ini kepentingan-kepentingan individual berada di atas kepentingan kelompok.
Bentuk patembayan terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang
berdasarkan ikatan timbal balik, seperti ikatan bisnis di antara pengusaha,
organisasi dalam sebuah pabrik atau industri, dan sebagainya.
Dikotomi antara gemeinschaft
dan gesellschaft menurut Soerjono
Soekanto[4]
sangat mirip dengan istilah solidaritas mekanis dan solidaritas organis yang
dikemukakan oleh Emile Durkheim. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang
menandai masyarakat yang masih sederhana atau masyarakat pedesaan. Pada
masyarakat-masyarakat seperti ini diferensiasi pekerjaan berdasarkan keahlian
pada umumnya kurang menonjol, sehingga fungsi sosial dari anggota-anggotanya
secara individual kurang begitu penting. Dalam hal ini apabila ada seorang
anggota yang pindah atau keluar dari kelompok, maka perannya dapat digantikan
oleh anggota yang lain tanpa menyebabkan kegoncangan dalam tubuh kelompok
tersebut. Seorang anak, misalnya, dengan cepat dapat melakukan apa yang
dilakukan ayahnya seperti berburu, berladang, atau bertani. Dalam masyarakat
yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah persaman perilaku dan
sikap. Perbedaan tidak perilaku dibenarkan. Menurut Durkheim seluruh warga
masyarakat diikat oleh apa yang
dinamakan kesadaran kolektif, hati nurani kolektif (collective conscience) – suatu kesadaran bersama yang mencakup
keseluruhan kepercayaan dan perasaan bersifat represif, dan bersifat ekstern
serta memaksa. Sanksi terhadap pelanggar norma bersifat represif; barangsiapa
yang melanggar solidaritas sosial akan terkena sanksi warga yang sangat berat.
Kesadaran bersama tersebut mempersatukan para warga masyarakat, dan hukuman
terhadap pelanggar bertujuan agar ketidakkeseimbangan (disequilibrium) yang diakibatkan oleh penyimpangan tersebut dapat
dipulihkan kembali. Keadaan atau struktur seperti ini disebut struktur yang
mekanis. Dengan demikian sifat-sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada
solidaritas mekanis dapat dikemukakan sebagai berikut: spesialisasi kerja
rendah, kesadaran kolektif kuat, individualitas rendah, konsensus terhadap
pola-pola normatif penting, ada keterlibatan dalam menghukum anggota-anggotanya
yang menyimpang. Ciri-ciri seperti ini menurut Soerjono Soekanto sangat mirip
dengan masyarakat paguyuban (gemeinschaft).
Solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat
komplek – seperti masyarakat perkotaan – di mana dalam masyarakat tersebut
telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh salingketergantungan
(interdependence) antarbagian. Setiap
anggota kelompok memerankan peran yang berbeda, dan di antara berbagai peran
yang ada terdapat salingketergantungan selayaknya kesalingtergantungan
antarbagian suatu organisme biologis. Apabila salah satu bagian mengalami
kerusakan, maka organisme tersebut secara keseluruhan tidak berfungsi secara
normal. Demikian halnya dengan masyarakat. Tidak berperannya kepolisian
misalnya, akan berakibat terhadap masalah keamanan, masyarakat rentan terhadap
kriminalitas dan bentuk kejahatan lainnya.
Pada masyarakat dengan solidaritas organis ini, ikatan utama yang
mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan
yang terjalin di antara kelompok profesi. Secara umum sifat-sifat pokok dari
masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organis dapat dikemukakan sebagai
berikut: spesialisasi kerja tinggi, konsensus terhadap nilai-nilai umum
tinggi, kontrol sosial dilakukan oleh
badan-badan hukum yang formal, salingketergantungan antar anggota tinggi, dan
sebagainya
5. Asosiasi (Association)
Semakin kompleks/heterogen suatu masyarakat, maka pembagian kerja dalam
masyarakat tersebut semakin meningkat. Seiring itu maka asosiasi menjadi suatu
bentuk kelompok yang semakin penting dalam masyarakat. Terminologi asosiasi
sinonim dengan organisasi formal atau sebut saja organisasi. Asosiasi atau
organisasi merupakan badan organisatoris yang khusus diadakan oleh manusia
dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian maka badan
organisatoris ini akan ditemukan dalam semua lapangan kehidupan manusia.
Misalnya dalam usaha manusia untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik
(dalam memenuhi kebutuhan ekonomi), orang akan membentuk asosiasi seperti
firma, perseroan terbatas, dan sebagainya. Di dalam usaha untuk meneruskan
warisan dari generasi yang lampau (kebutuhan akan pengetahuan) orang mendirikan
asosiasi seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Untuk
maksud mengatur kehidupan bernegara (memenuhi kebutuhan hidup berkelompok)
orang mengadakan badan pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Kesemuanya
ini oleh para ahli sosiologi disebut dengan asosiasi (association). Berdasarkan uraian di atas, maka asosiasi cenderung
merupakan kelompok yang formal sifatnya (formal
group), oleh karena tekanannya adalah pada kelompok yang mempunyai sasaran
yang tegas/jelas dan susunan yang resmi, seperti terdapat pembagian pekerjaan (devision of labour), pendelegasian
wewenang (delegation of authority),
koordinasi (coordination).
Asosiasi atau organisasi memiliki struktur formal yang menunjuk pada
struktur birokrasi (bureaucracy),
suatu istilah untuk menunjuk pola hubungan bertingkat dari suatu struktur.
Birokrasi merupakan sistem jabatan modern, suatu bentuk hubungan kekuasaan yang
bersifat rasional-legal yang dijumpai baik di bidang pemerintahan maupun di
bidang swasta. Arti birokrasi sendiri adalah pengaturan atau pemerintahan oleh
pejabat. Organisasi birokrasi mengandung sejumlah prinsip, antara lain: (1)
urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan; (2) urusan kedinasan
didasarkan pada aturan dalam suatu badan administratif; (3) tanggung jawab dan
wewenang tiap pejabat merupakan bagian suatu hirarkhi wewenang; (4) pejabat dan
pegawai administratif memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas; (5) para pemangku jabatan tidak dapat memperjualbelikan
jabatan selayaknya milik pribadi; dan (6) urusan kedinasan dilaksanakan dengan
menggunakan dokumen tertulis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa prinsip-prinsip
di atas hanya dijumpai pada birokrasi tipe ideal, yang tidak akan kita jumpai
dalam masyarakat nyata.
6. Kelompok
Okupasional
Kelompok okupasional diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari
orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis.[5]
Kelompok-kelompok seperti ini muncul akibat berkembangnya spesialisasi bidang
pekerjaan dalam masyarakat yang heterogen. Anggota kelompok serupa ini pada
umumnya telah menjalani pendidikan pada lembaga-lembaga tertentu sehingga
menjadi orang yang terampil dan menguasai suatu disiplin keilmuan tertentu.
Melalui keahliannya tersebut mereka membantu masyarakat untuk menjalankan
fungsi-fungsi tertentu. Dengan demikian kelompok okupasional dalam masyarakat
modern merupakan kelompok profesi yang seolah-olah mempunyai monopoli terhadap
bidang dan teknologi tertentu. Kelompok profesi ini mengembangkan
standar-standar perilaku sendiri, yang lazim disebut etika profesi.
Dengan semakin heterogennya masyarakat menyebabkan tidak semua
kepentingan – baik kepentingan yang bersifat material maupun spiritual --
individual warga masyarakat dapat dipenuhi secara mantap. Kondisi ini
menyebabkan munculnya kelompok-kelompok volunter. Kelompok volunter mencakup
orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapat
perhatian masyarakat luas. Ada
kelompok volunter yang bergerak dalam usaha memenuhi kebutuhan primer
anggota-anggotanya, ada pula kelompok volunter untuk memenuhi kebutuhan hidup
yang bersifat sekunder, bahkan ada kelompok volunter dibentuk oleh anggotanya
untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat
tersier.
7. Komunitas
(Community)
Istilah komunitas menunjuk pada warga sebuah desa, sebuah kota , suku bangsa, atau
suatu bangsa. Komunitas dapat diartikan sebagai orang-orang yang tinggal
bersama dalam suatu wilayah – dalam pengertian geografis – dengan batas-batas
tertentu, di mana para warga masyarakatnya diikat oleh perasaan bangga dan
cinta kepada wilayah tadi, dan mereka memiliki unsur-unsur sentiment komunitas (community sentiment), yaitu suatu
perasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan antara satu sama lain.[6]
Komunitas memiliki bentuk yang cukup banyak, namun pada dasarnya dapat
dibagi ke dalam komunitas besar dan komunitas kecil. Ukuran besar kecilnya
komunitas dapat ditentukan atas dasar kuantitas anggotanya. Suatu komunitas
besar seperti kota ,
provinsi, atau negara, praktis memiliki jumlah anggota yang besar dengan
wilayah yang cukup luas. Sedangkan komunitas kecil seperti desa, kampung, rukun
warga, rukun tetangga, dan sebagainya, jumlah penduduk maupun luas wilayah
relatif kecil. Namun ukuran pasti mengenai seberapa besar jumlah anggota dan
luas wilayah tidak dapat ditentukan.
a. Masyarakat
Sederhana
Masyarakat sederhana dapat dideskripsikan sebagai masyarakat yang
mengalami kelambatan dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi, bentuk
organisasi sosial masih sangat sederhana, dan jumlah penduduknya relatif kecil
dan tersebar.[7] Anggota
masyarakatnya bermatapencaharian dari berburu, meramu, menangkap ikan,
mengerjakan sawah dengan teknik yang masih sangat sederhana, dan sebagainya.
Karena kehidupan mereka bergantung dari hewan-hewan dan kesuburan tanah, maka
tempat tinggal mereka berpindah-pindah. Walaupun mereka pada umumnya terdiri
dari suku bangsa pengembara (nomad)
akan tetapi pada waktu-waktu tertentu anggota-anggotanya biasanya berkumpul di
suatu tempat, misalnya pada waktu mengadakan upacara adat.
Dalam masyarakat sederhana, kesetiaan dan pengabdian anggota terhadap
kelompoknya sangat kuat, bahkan mereka masih ada ikatan keluarga, sehingga
seringkali ditemukan larangan untuk kawin dengan anggota kelompok yang sama
(perkawinan eksogami). Beberapa bentuk masyarakat sederhana yang ditemukan di
Indonesia antara lain: suku bangsa Sakai dan Kubu di daerah pedalaman Sumatera
Timur yang hidup dari berburu dan meramu, beberapa suku bangsa Daya di daerah
pedalaman Kalimantan yang hidup dari sistem pertanian ladang berpindah, dan
beberapa suku bangsa peramu di pedalaman Papua Barat.
b. Masyarakat Perdesaan (Rural
Community) dan Masyarakat Perkotaan
(Urban Community)
Baik masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan dapat dikelompokkan
ke dalam bentuk masyarakat modern. Masyarakat perdesaan tidak dapat disamakan
dengan masyarakat sederhana karena betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada
pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat-masyarakat sederhana,
pengaruh kota
relatif tidak ditemukan.
1. Masyarakat Pedesaan (Rural Community)
Masyarakat perdesaan pada umumnya berlokasi di daerah pedalaman dan
mempunyai keterikatan yang relatif kuat terhadap kehidupan tradisional.
Struktur kemasyarakatan, fungsi, adat-istiadat, maupun corak kehidupan
masyarakat pedesaan sangat dipengaruhi oleh proses penyesuaian ekologi
masyarakatnya. Oleh karena itu daerah pedesaan hampir di semua tempat tidak
sama. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang berekosistem laut dan
sebagaian penduduknya bergantung kepada potensi laut dikenal sebagai desa
nelayan atau desa pantai. Sedangkan masyarakat yang hidup dalam ekosistem darat
dan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani disebut desa
pertanian atau desa agraris. Pada masyarakat desa pertanian sendiri terdapat
perbedaan dalam teknik penggunaan dan pengolahan tanahnya. Hal ini disebabkan
faktor iklim dan sifat tanah yang tidak sama antara daerah satu dengan lainnya.
Beberapa daerah mungkin lebih mementingkan pertanian di atas sawah-sawah dan
tegalan-tegalan; sedangkan di daerah lain masih terdapat pertanian ladang di
mana kepentingan peternakan masih diutamakan.
Cara-cara bertani masyarakat desa pertanian di Indonesia pada umumnya masih sangat
tradisional dan tidak efisien karena masih belum dikenalnya makanisasi dalam
pertanian. Biasanya mereka bertani semata-mata untuk menutupi kebutuhan hidup
mereka sendiri dan tidak untuk dijual. Cara bertani semacam ini dinamakan subsistence farming.[8]
Mereka puas apabila kebutuhan keluarga telah dicukupinya. Tegasnya, masyarakat
pertanian subsisten diartikan sebagai keluarga-keluarga petani yang melakukan
aktivitas bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan bukan untuk tujuan
komersial berupa uang. Untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan rumah tangga
di luar hasil pertanian, mereka melakukannya dengan cara menukarkan (barter)
hasil bumi mereka dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang mereka
butuhkan. Barter ini biasanya dilakukan dengan para pedagang keliling yang
berasal dari luar desa mereka. Aktivitas
ekonomi seperti ini pada umumnya dilakukan oleh desa-desa yang wilayahnya
terpencil, yang belum terjangkau sistem ekonomi pasar, di mana aktivita
perekonomian belum tergantung sepenuhnya kepada uang.
Sistem ekonomi jasa (ekonomi tertier) mempunyai pengaruh yang besar
terhadap pola hubungan antar warga masyarakat di pedesaan. Sistem ekonomi jasa
membawa serta salingketergantungan antara pihak pemberi dan penerima jasa.
Seseorang perlu memberikan jasa kepada orang lain, agar di kemudian hari
mendapatkan jasa itu kembali (dari pihak penerima). Jika teori-teori lama
mengatakan bahwa hubungan dalam masyarakat pedesaan sifatnya tanpa pamrih,
sebenarnya kurang tepat. Dalam hal ini harus dibedakan antara pertukaran jasa
sebagai tindakan dalam rangka aktivitas ekonomi, dan di lain pihak, pemberian
jasa sebagai tindakan sosial.[9]
Dalam prakteknya, penduduk sendiri membedakan antara gotong royong
sebagai suatu tradisi dan gotong royong sebagai suatu “bisnis.”[10]
Hal yang sama dinyatakan oleh koentjaraningrat bahwa seseorang memberi
sumbangan pada pesta perkawinan maupun khitanan, membantu memperbaiki rumah
tetangga atau tolong menolong dalam aktivitas pertanian; tidak selalu dengan
rasa rela dan spontan. Warga desa menyumbang dan membantu warga lainnya karena
terpaksa dan terikat oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya, dan ia
menyumbang untuk mendapatkan pertolongan lagi di kemudian hari. Bahkan dalam
berbagai hal warga desa sering memperhitungkan dengan tajam setiap jasa yang
pernah disumbangkannya, dengan harapan
keras bahwa jasa-jasanya itu akan dikembalikan dengan tepat pula,
sehingga dapatlah dikatakan jasa merupakan “investasi” bagi masyarakat desa.
Namun demikian tidak berarti setiap gotong royong yang dilakukan
masyarakat desa berorientasi pada sistem ekonomi jasa. Gotong royong tolong
menolong pada waktu salah seorang warga tertimpa bencana seperti menderita
sakit, kematian, dan kecelakaan masih terasa kental mewarnai kehidupan
masyarakat. Gotong royong semacam ini tentu saja dilakukan secara ikhlas
mengingat hubungan di antara mereka bersifat primer.
2. Masyarakat Perkotaan (Urban Community)
Wirth mendefinisikan kota
sebagai pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, dihuni oleh
orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya, akibatnya hubungan sosial
menjadi longgar dan bersifat impersonal (tidak pribadi).[11]
Dari definisi kota
di atas tergambar bagaimana ciri-ciri masyarakatnya. Heterogenitas pada masyarakat kota tidak hanya berkaitan dengan kedudukan
sosial karena perbedaan tingkat ekonomi dan pekerjaan, tetapi juga berbagai perbedaan-perbedaan
lainnya seperti latar belakang kebudayaan, agama, pendidikan, dan sebagainya.
Hubungan individu yang bersifat impersonal karena masyarakat perkotaan lebih
mementingkan manusia perorangan/individu dalam kehidupan sosialnya. Interaksi antaranggota
masyarakatnya didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat rasional,
seperti ekonomi, politik, pekerjaan, dan sebagainya. Ciri lain dari kehidupan
masyarakat perkotaan adalah adanya tendensi ke arah sekularisme akibat cara
berpikir mereka yang rasional, yang didasarkan pada perhitungan eksak berkaitan
dengan realita masyarakatnya. Dipandang dari sudut ketaatan anggota
masyarakatnya terhadap norma-norma sosial, sangat rendah. Hal ini disebabkan mulai
memudarnya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap
anggota-anggotanya karena sikap hidup mereka yang individualis.
Pesatnya pertumbuhan kota pada umumnya
disebabkan oleh migrasi dan industrialisasi. Hal ini melahirkan masyarakat kota yang semakin kompleks
dan heterogen seperti telah dikemukakan. Dari heterogenitas masyarakat kota tersebut tampaknya
ada satu kelompok inti yang cukup stabil, yaitu para pemukim jangka panjang
yang biasanya memiliki bidang pekerjaan atau usaha yang relatif stabil, kuat
ekonominya, dan terjamin masa depannya. Mereka terdiri dari kalangan usahawan
atau industriawan, para pegawai negeri yang pada umumnya bekerja di sektor
perusahan besar yang formal atau di birokrasi dan industri pemerintah, pegawai
perusahaan-perusahaan swasta, dan sebagainya. Kelompok inti yang relatif stabil
ini dikelilingi oleh “massa
apung” dari berbagai kelompok pekerjaan yang seringkali dikenal dengan sebutan
“sektor informal.”[12]
Ciri khas “massa
apung” atau “sektor informal” adalah mobilitas
geografis dan okupasi yang tinggi. Mereka yang dapat digolongkan ke
dalamnya adalah kaum pendatang musiman, para pekerja tidak tetap, mereka yang
tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (tuna wisma) dengan pendidikan yang
rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali, tetapi seringkali mempunyai
keahlian atau keterampilan yang tinggi sebagai petani, nelayan, atau
pengrajin). Secara rinci, kelompok “massa apung”
ini diidentifikasi sebagai para pedagang kaki lima , asongan, gelandangan, pelacur, pembantu
rumah tangga, buruh-buruh bangunan, dan sebagainya. Golongan masyarakat ini
dikonstatir sebagai kelompok yang paling besar dan golongan termiskin di
perkotaan.
Karakteristik yang dapat dideskripsikan pada golongan miskin perkotaan
ini adalah produksi subsistensi yang hanya cukup dikonsumsi hari ini bagi
keluarga yang bersangkutan. Karakteristik lainnya, mereka umumnya tinggal di
daerah yang status bangunannya liar (status kepemilikan tanahnya tidak jelas),
seperti di sepanjang rel kereta api, kolong-kolong jembatan, bantaran sungai,
atau tinggal di pemukiman yang dihuni secara padat dan berjubel. Kualitas
material bangunannya berkualitas rendah atau termasuk dalam kategori
substandard, yaitu banguanan rumah yang
terbuat dari bambu, kayu, kardus, atau bahan lainnya yang mudah rusak. Daerah
seperti ini disebut dengan istilah
slumare atau slum dalam bahasa
Indonesia dikenal dengan istilah daerah/perkampungan kumuh. Daerah kumuh
ditinjau dari aspek sosial seringkali dikaitkan dengan berbagai perilaku
menyimpang dari para penghuninya seperti kriminalitas, pelacuran, kenakalan
anak-anak dan remaja, perjudian, dan sebagainya.
Hubungan antara kota
dengan daerah-daerah di sekitarnya mempunyai pengaruh yang aktif, terutama
dalam aspek kehidupan sosial ekonomi. Berbagai fasilitas – seperti luasnya lapangan
kerja, sarana pendidikan, sarana hiburan dan rekreasi, dan sebagainya – menjadi
salah satu faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah
asalnya (push factor). Berkenaan
dengan hal ini dikenal istilah urbanisasi, yaitu suatu proses berpindahnya
penduduk dari desa ke kota
atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya
masyarakat perkotaan. Urbanisasi kemungkinan dapat menyebabkan perluasan kota karena kota
tidak akan mungkin menampung para urban yang begitu banyak. Timbullah
tempat-tempat tinggal baru di wilayah pinggiran kota . Proses tersebut di dalam sosiologi
dikenal dengan proses pembentukan suburb.
Pada umumnya penduduk desa yang melakukan proses perpindahan ke kota-kota
besar terdiri dari golongan pemuda yang sebenarnya sangat diharapkan dapat
membangun daerah asalnya. Dengan kepergian mereka, praktis desa kehilangan
tenaga-tenaga muda potensial. Orang-orang desa yang telah menetap di wilayah
perkotaan, tentunya sekali-kali akan kembali juga ke desanya. Beberapa unsur
kehidupan kota akan terbawa serta, sehingga ada
pula rekan-rekan warga desa yang meniru gaya
kehidupan orang kota ,
proses demikian dinamakan urbanisme.
DAFTAR PUSTAKA
Sunarto, Kamanto
2004 Pengantar Sosiologi. Jakarta, Fakultas
Ekonomi, UI, 2004
Soekanto, Soerjono
1990 Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persad.
Sapary Imam Asy’ari,
1993 Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya, Usaha
Nasional,
Ever, Hans Dieter Sosiologi
Perkotaan. Jakarta, LP3ES
1985
Soedjito
1987 Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan.
Yogyakarta, PT. Tiara
Koentjaraningrat,
1985 Beberapa
Pokok Antropologi Sosial. Jakarta, PT. Dian Rakyat
[1] Kamanto
Sunarto, Pengantar Sosiologi. Jakarta , Fakultas Ekonomi,
UI, 2004 : hlm. 131.
[2] Soerjono
Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta , PT. RajaGrafindo
Persada, 1990: hlm. 125.
[3] Loc. Cit.
[4] Ibid. : hlm. 144.
[5] Ibid. : hlm. 156
[6] Ibid. : hlm. 162
[7]
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi
Sosial, Jakarta
PT. Dian Rakyat, 1985 : hlm. 103.
[8] Soerjono
Soekanto, op. cit. : hlm.168
[9]
Koentjaraningrat, op cit : hlm. 120.
[10]
Soedjito, Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta ,
PT. Tiara Wacana Jogya, 1987 : hlm. 69
[11] Sapary
Imam Asy’ari, Sosiologi Kota dan Desa,
Surabaya , Usaha
Nasional, 1993 : hlm.19.
[12] Hans
Dieter Ever, Sosiologi Perkotaan, Jakarta , LP3ES 1985 : hlm.
91
0 comments